Suara Kecil dengan Luka yang Besar

 

Presiden itu naik ke tampuk kekuasaan diiringi sorak-sorai dan hujan janji. Ia bersumpah atas nama rakyat dan konstitusi. Kata “keadilan” diucapkannya dengan lantang di depan jutaan mata. Namun, di balik gemerlap kemenangan, ada wilayah yang mulai dilupakan.

Daerah itu kecil, nyaris tak terdengar dalam peta politik nasional. Suara mereka sedikit, tak cukup untuk mengubah hasil pemilu. Mereka tetap memilih, tetap berharap, tetap percaya. Kepercayaan itulah yang kelak berubah menjadi luka.

Hari demi hari berlalu tanpa perubahan bagi daerah tersebut. Jalan-jalan hancur seperti urat nadi yang dibiarkan putus. Pembangunan berhenti seolah waktu membeku di sana. Negara hadir hanya lewat baliho usang dan janji lama.

Setiap rapat anggaran menjadi mimpi buruk yang berulang. Nama daerah itu disebut, lalu dicoret, lalu dilupakan. Alasannya selalu sama: bukan prioritas. Seakan-akan jumlah suara menentukan kadar kemanusiaan.

Presiden tahu daerah itu tak memilihnya dengan antusias. Ia mengingat angka-angka dingin di tabel hasil pemilu. 

Dari sanalah kebijakan lahir, bukan dari nurani. Kekuasaan menjelma alat balas dendam yang rapi dan legal.

Ketika warga mengadu, jawaban yang datang hanya senyap. Surat-surat menumpuk tanpa balasan. Harapan perlahan berubah menjadi amarah yang terpendam. Mereka merasa dihukum hanya karena memilih dengan jujur.

Anak-anak belajar di ruang kelas yang hampir runtuh. Orang tua bekerja keras di tanah yang tak pernah disentuh kebijakan. Mereka bertanya dalam diam, apa arti menjadi warga negara. Demokrasi terasa seperti cerita indah yang tak mereka alami.

Media lebih suka membicarakan kota besar dan angka pertumbuhan. Derita daerah kecil hanya muncul saat tragedi tak bisa ditutupi. Setelah kamera pergi, kesunyian kembali berkuasa. Luka tetap terbuka tanpa penawar.

Presiden akan dikenang sebagai pemenang sejarah oleh pendukungnya. Namun, di daerah itu, namanya diucapkan dengan getir. Ia bukan simbol persatuan, melainkan pengingat pengkhianatan. Kekuasaan memang memilih siapa yang diingat dan siapa yang dilupakan.

Pada akhirnya, daerah itu tetap berdiri meski terluka. Mereka belajar bertahan tanpa berharap pada istana. Demokrasi kehilangan maknanya ketika keadilan dihitung dengan suara. Dan suara yang paling kecil, justru menanggung penderitaan paling besar.

Di balik pilar marmer istana yang megah dan dingin,  gurat kecewa sang Presiden terpatri dalam peta wilayah.

Ia menatap satu titik yang gersang akan dukungan suara, sebuah daerah yang dianggapnya duri dalam daging kemenangan.

Anggaran dipangkas setajam belati yang membelah keadilan, proyek-proyek besar dialihkan ke tanah para pemuja setia.

Rakyat di sana menjerit dalam sunyi yang amat panjang, menanti tetesan hak yang tertahan di meja-meja kekuasaan.

Jembatan yang rapuh dibiarkan roboh dimakan usia tua, sekolah-sekolah runtuh tanpa ada satu pun tangan menyapa.

Sang pemimpin berdalih tentang prioritas pembangunan nasional, padahal hatinya hanya menyimpan dendam pada angka yang nihil.

Demokrasi baginya hanyalah pasar transaksi suara semata, di mana loyalitas dibayar dengan aspal dan aliran listrik.

Siapa yang tak menyumbang suara, tak layak mencicipi nikmatnya, ditinggalkan membusuk dalam keterbelakangan yang disengaja.

Para menteri hanya tertunduk dalam kepatuhan yang buta, menjalankan perintah untuk meminggirkan mereka yang berbeda.

Data dan fakta diputarbalikkan demi narasi yang menguntungkan, seolah daerah itu tak lagi punya tempat di bawah merah putih.

Di tanah yang terabaikan, bayi-bayi menangis karena lapar, obat-obatan menjadi barang mewah yang mustahil digapai tangan.

Mereka adalah warga negara yang tertulis jelas di dalam paspor, namun dianggap asing oleh pemimpin yang seharusnya mengayomi.

Suara protes di jalanan dibungkam dengan narasi kebencian, label pembangkang disematkan pada mereka yang mencari hak.

Sang Presiden tersenyum di depan layar televisi yang berkilau, menjanjikan kemakmuran bagi mereka yang sujud pada titahnya.

Ketidakadilan ini adalah racun yang merayap di nadi bangsa, menciptakan jurang yang lebih dalam dari sekadar perbedaan opini.

Satu daerah dihukum hanya karena nurani yang tak bisa dibeli, menanggung beban dosa dari sebuah pilihan politik yang berani.

Namun api perlawanan justru tumbuh subur di tengah pengasingan, kesedihan berubah menjadi kekuatan yang menolak untuk tunduk.

Mereka belajar berdiri meski kaki-kaki mereka tak diberi tumpuan, membuktikan bahwa martabat tidak bisa diatur oleh surat suara.

Kekuasaan mungkin bisa menghentikan laju bantuan dan logistik, tapi ia takkan pernah bisa memadamkan cahaya kebenaran yang ada.

Sang Presiden lupa bahwa sejarah mencatat setiap inci langkahnya, dan rakyat yang disakiti adalah hakim yang paling jujur di masa depan.